PERDA BIMA NO. 8 TAHUN 2007

OLEH JAMIL

DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,
semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi segera disesuaikan;
b. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi
masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu disesuaikan dengan
kondisi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685; sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran
Negara Nomor ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun
2001 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokokpokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun
2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2006
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan
prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d. Bupati adalah Bupati Bima;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
f. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah;
g. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk usaha lainnya;
h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
i. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD
Kabupaten Bima dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan
urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat;
j. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
k. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau
melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya,
diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa
bangunan, gedung dan atau bukan gedung;
l. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan atau memakai kekayaan milik pemerintah daerah atau yang
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah dan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh;
m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memakai Kekayaan Milik pemerintah
Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
Kabupaten Bima;
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
o. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terhutag ke Kas daerah atau ketempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati;
p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat
melakukan tagian retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda;
q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;
r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan,
mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
t. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
u. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bima;
v. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima.
BAB II
NAMA SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN
RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut setiap retribusi
pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah
Pasal 3
(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, Badan atau Organisasi yang
memperoleh manfaat atau memakai kekayaan daerah dan diwajibkan untuk
membayar retribusi;
(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh
Pemerintah untuk setiap pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah;
(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tergolong retribusi jasa usaha.
BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang
dimanfaatkan, frekwensi, dan jangka waktu pemakaian/ pemanfaatan dengan batas
waktu 1 (satu) jam, 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan atau 1 (satu)
tahun.
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V
JENIS KEKAYAAN DAERAH, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 6
Jenis Kekayaan Daerah terdiri dari :
a. Tanah;
b. Bangunan;
c. Tanah dan Bangunan dilokasi Pacuan kuda;
d. Alat-alat Berat;
e. Laboratorium;
f. Asrama dan Aula LLK-UKM.

Pasal 7
(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah
sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dan tatacara pengenaan
Retribusinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b. Retribusi pemanfaatan bangunan :
1. Rumah :
NO
KELAS
RUMAH
LETAK
Desa
Kelurahan
Ibukota
Kecamatan
Ibukota
Kabupaten
1. I Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
2. II Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 95.000,-
3. III Rp. 50.000,- Rp. 66.000,- Rp. 90.000,-
4. IV Rp. 45.000,- Rp. 65.000,- Rp. 87.000,-
5. V Rp. 43.000,- Rp. 64.000,- Rp. 85.000,-
6. VI Rp. 40.000,- Rp. 63.000,- Rp. 83.000,-
7. VII Rp. 38.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-
8. VIII Rp. 35.000,- Rp. 55.000,- Rp. 70.000,-
9. IX Rp. 32.000,- Rp. 50.000,- Rp. 65.000,-
10. X Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,-
11. XI Rp. 28.000,- Rp. 43.000,- Rp. 55.000,-
2. Gedung Paruga Parenta Rp. 250.000,- /hari
3. Wisma Komodo Rp. 200.000.000,- /thn
c. Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan :
1. Arena Pacuan Kuda Panda.
a. Sewa Arena Pacuan Kuda selama 8 (delapan) hari 1 (satu) kali
kegiatan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
pembayaran dimuka;
b. Sewa Tempat Rombong Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah), pembayaran dimuka;
c. Sewa Arena Parkir disekitarnya, penyediaan fasilitas dan pinggir
jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembayaran dimuka;
d. Penggunaan Fasilitas Pacuan Kuda, Balap Benhur setiap hari
minggu 1 (satu) ekor kuda Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
pembayaran dimuka;
e. Penggunaan tempat fasilitas lain (Motor Cross, dll)
Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Lokasi Taman Rekreasi Oi Wobo Rp. 200.000,- /hari
3. Lokasi Pesanggrahan Donggo Rp. 100.000,- /hari
4. Pesanggrahan Sape Rp. 2.000.000,- /thn
5. Taman Rekreasi Madapangga Rp. 200.000,- /hari
6. Retribusi Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Alat-alat Berat :
(1) Mesin Gilas/Walas :
1. Kapasitas s/d 1 Ton Rp. 250.000,- /hari;
2. Kapasitas 2-5 Ton Rp. 300.000,- /hari;
3. Kapasitas 6-8 Ton Rp. 400.000,- /hari;
4. Kapasitas 8-10 Ton Rp. 1.400.000,- /hari.
(2) Dump Truck :
1. Kapasitas 2,5 M³ Rp. 300.000,- /hari;
2. Kapasitas 3 M³ Rp. 400.000,- /hari.
(3) Mobil Crane Rp. 1.000.000,- /hari.
(4) Mobil Trailer :
1. Bima – Belo Rp. 4.000.000,-
2. Bima – Palibelo Rp. 3.000.000,-
3. Bima – Woha Rp. 4.000.000,-
4. Bima – Monta Rp. 4.000.000,-
5. Bima – Bolo Rp. 4.000.000,-
6. Bima – Madapangga Rp. 4.000.000,-
7. Bima – Wawo Rp. 5.000.000,-
8. Bima – Ambalawi Rp. 5.000.000,-
9. Bima – Wera, Rp. 6.000.000,-
10. Bima – Sape Rp. 6.000.000,-
11. Bima – Lambu Rp. 6.500.000,-
12. Bima – Parado Rp. 7.000.000,-
13. Bima – Langgudu Rp. 8.000.000,-
14. Bima – Lambitu Rp. 7.000.000,-
15. Bima – Soromandi Rp. 7.000.000,-
16. Bima – Donggo Rp. 7.000.000,-
17. Bima – Sanggar Rp. 9.000.000,-
18. Bima – Tambora Rp. 11.000.000,-
(5) Katrol Rp. 50.000,- /hari;
(6) Kaki Tiga Rp. 50.000,- /hari;
(7) Dongkrak Buaya Rp. 100.000,- /hari;
(8) Stone Crusher Rp. 650.000,- /hari;
(9) Motor Greder Rp. 1.400.000,- /hari;
(10) Excavator Kapasitas 1 M³ Rp. 1.400.000,- /hari;
(11) Wheel Loader 1 M³ Rp. 1.400.000,- /hari;
(12) Mobil Tangki Rp. 400.000,- /mobil;
(13) Mesin Getar Rp. 200.000,- /hari;
(14) Air Compressor Rp. 500.000,- /hari;
(15) Beton Molen Rp. 200.000,- /hari;
(16) Aspal Sprayer Rp. 200.000,- /hari;
(17) Pompa Air :
1. Kapasitas 6 M³/jam Rp. 200.000,- /hari;
2. Kapasitas 4 M³/jam Rp. 175.000,- /hari;
3. Kapasitas 3 M³/jam Rp. 150.000,- /hari;
4. Kapasitas 2 M³/jam Rp. 100.000,- /hari.
7. Pemeriksaan Laboratium/Pengujian Mutu :
1. Test Lapangan :
a. Soil Test (Sondir) & Hand Bor Rp. 500.000,- /lokasi;
b. Test Kekuatan Kubus Beton (Strengh) Rp. 50.000,- /kubus;
c. Test Kekuatan Beton (Hammer Test) Rp. 150.000,- /titik
d. Test Kepadatan (Sand Cone) Rp. 35.000,- /titik
e. Test Pemakaian Aspal (Extraksi) Rp. 150.000,- /titik
f. Core Drill Aspal Rp. 100.000,- /titik
2. Pengujian Laboratorium :
a. Pengujian Beton Rp. 300.000,-
b. Pengujian Tanah Timbunan Rp. 300.000,-
c. Pengujian Lapis Pondasi Aggregate Rp. 300.000,-
d. Pengujian Aspal Lapen Rp. 250.000,-
e. Pengujian Aspal Burda Rp. 250.000,-
f. Pengujian Aspal Burtu Rp. 250.000,-
8. Sewa Asrama dan Aula LLK- UKM Bima:
a. Sewa Asrama 1 Kamar Rp. 30.000,- /hari;
b. Sewa Aula I dan Kursi Rp. 200.000,- /hari;
c. Sewa Aula II dan Kursi Rp. 150.000,- /hari

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 5
(Lima) tahun
BAB VI
WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8
Wilayah Pungutan adalah Wilayah Kabupaten Bima.
Pasal 9
(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya retribusi terhutang;
(2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada saat orang
pribadi atau badan mulai memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.
Pasal 10
(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan
SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan itu retribusi terhutang
harus sudah dilunasi.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilakukan secara tunai atau kontan;
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan SPP-R atau
dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima pada Dinas Pendapatan
Daerah dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam;
(4) Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan mengakibatkan tidak dapat
dilaksanakannya pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
(5) Bagi wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi diberikan
tanda bukti pembayaran.
BAB VIII
PENAGIHAN DAN TEGURAN/PERINGATAN
Pasal 12
(1) Retribusi terhutang yang ditetapkan berdasarkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat
ditagih dengan surat paksa;
(2) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusi terhutang;
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 13
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
pengaduan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;
e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi;
f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf
e;
g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 15
Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di : Raba – Bima
Pada tanggal : 03 Desember 2007
BUPATI BIMA,
FERRY ZULKARNAIN
Diundangkan di : Raba – Bima
Pada tanggal : 03 Desember 2007
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
H.A.MUCHLIS HMA.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 8
11
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
I. UMUM
Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),
semua Peraturan Daerah yang mengaur Retribusi yang telah ada sebelum lahirnya Peraturan
Pemerintah ini harus segera disesuaikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 13 September 2001,
dengan demikian seharusnya penyesuaian Peraturan Daerah – Peraturan Daerah yang terkait
dengan Retribusi harus dilaksanakan paling lambat sampai tanggal 13 September 2002.
Dalam teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dikenal penyesuaian dikenal dengan
perubahan Perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sampai maksimal tiga kali, dan apabila
dikehendaki untuk diubah untuk keempat kalinya, maka agar lebih mudah pahami oleh pengguna
perundang-undangan sebaiknya perundang-undangan apabila diganti dan dibuat ulang.
Ketentuan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tersebut maka kaidah Perubahan Peraturan
Perundang-undangan memiliki ketentuan khusus, yakni apabila perubahan perundang-undangan
tersebut mengakibatkan :
a. Sistimatika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % atau;
c. Esensinya berubah.
Maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dicabut dan disusun kembali dalam peraturan
perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah disusun dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, disamping secara esensial tdak sesuai dengan substansi yang terkandung
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga sistimatikan dan
materi yang mengatur tentang besaran tarif sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 S/D 17 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 21

Sumber:
http://www.bimakab.go.id/ 18/02/2010

Selengkapnya

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BUKU KESATU ATURAN UMUM Pasal 1-36

By Jamil

1.Bab I -Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan
2.Bab II -Pidana
3.Bab III -Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
4.Bab IV -Percobaan
5.Bab V -Penyertaan Dalam Tindak Pidana
6.Bab VI -Perbarengan Tindak Pidana
7.Bab VII -Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan­kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
8.Bab VIII -Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
9.Bab IX -Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang
10.Aturan Penutup

BAB I
Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan

Pasal 1
(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Pasal 2
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:
1.salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
2.suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3.pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
4.salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5
1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:
1.salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2.salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 6
Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Pasal 7
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII

Buku Kedua
Pasal 8
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BAb IX Buku ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.

Pasal 9
Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian­pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Bab II -Pidana Pasal 10 Pidana terdiri atas:
a. pidana pokok:
1.pidana mati;
2.pidana penjara;
3.pidana kurungan;
4.pidana denda;
5.pidana tutupan.
b. pidana tambahan
1.pencabutan hak-hak tertentu;
2.perampasan barang-barang tertentu;
3.pengumuman putusan hakim.

Pasal 11
Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pasal 12
1.Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2.Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3.Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
4.Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pasal 13
Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan
Pasal 14
Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.

Pasal 14a
1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan
yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
1.Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara­perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 a.2.
2.Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
3.Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
4.Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b
1.Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2.Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3.Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c
1.Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2.Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3.Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d
1.Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan.
2.Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3.Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e
Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
Pasal 14f
1.Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
2.Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Pasal 15
1.Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2.Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3.Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.


Pasal 15a
1.Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.]
2.Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3.Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
4.Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
5.Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.
6.Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b
1.Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2.Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3.Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16
1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.


Pasal 17
Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang.
Pasal 18
1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19
1. Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
2. Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pasal 20
1. Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
2. Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.
3. Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.


Pasal 22
1. Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga.
2. Pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu.

Pasal 23
Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 24
Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 25
Yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah:
1. Orang-orang yang di jatuhi pidana penjara seumur hidup;
2. Para wanita;
3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian.

Pasal 26
Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 27
Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahan.

Pasal 28
Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja terpisah.

Pasal 29
1. Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang­undang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang­undang ini.
2. Jika perlu, Menteri Kehakiman menetepkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Pasal 30
1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap­tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31
1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pasal 32
1. Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan.
2. jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.


Pasal 33
1. Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian di potong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya; dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut pasal 31 ayat 3.
2. Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.
3. Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut bareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.

Pasal 33a
Jika orang yang ditahan sementara di jatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 34
Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 35
1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Pasal 36
Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

Selengkapnya